(Foto: Motor listrik pengadaan BGN di Sentul, Bogor/Ist)
Kelayakan Unit dan Ketersediaan Service Center
Selain status hukum yang harus bersih dari perkara korupsi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti aspek teknis kendaraan. Pemerintah diminta menjamin bahwa motor yang dibagikan dalam kondisi prima dan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik yang memadai.
”Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Karena informasi yang beredar hari ini, ada yang mengatakan motor itu beberapa di antaranya masih dalam proses perakitan. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja (dihibahkan) asal tidak melanggar aturan atau regulasi,” tambah Lalu.
Ia menekankan pentingnya keberadaan pusat layanan purna jual (service center) agar para guru honorer tidak telantar saat kendaraan mengalami kerusakan teknis di kemudian hari.
Berawal dari Usulan Komisi IX
Wacana menghibahkan motor listrik operasional BGN ini pertama kali mencuat dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan pihak Badan Gizi Nasional. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai hibah ini merupakan solusi terbaik agar aset yang dibeli dengan uang rakyat tidak mangkrak dan menjadi berdaya guna.
