MAKI Kritik Sikap Pasif KPK Terkait Kasus Endorse Rp14,69 Miliar Raffi Ahmad

(Caption Gambar: Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Publik Figur Raffi Ahmad/Ist/Alfan Noer Mustofa) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai pasif dan lamban dalam merespons polemik pengadaan jasa endorsement senilai Rp14,69 miliar yang menyeret nama figur publik Raffi Ahmad. Boyamin mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk…

Baca Selengkapnya

KPK Didorong Pecat Pegawai Berinisial TS dan MS Terkait Dugaan Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN, Koordinator MAKI Desak Zero Tolerance

(Foto: Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman/Ist/Alfan Noer) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap dua oknum pegawai KPK berinisial TS dan MS. Keduanya diduga kuat terlibat dalam pembocoran dokumen rahasia serta melakukan komunikasi terlarang dengan pihak…

Baca Selengkapnya

Kerugian Negara Sudah Final di UU Tipikor, KPK Minta Fokus Kriminalisasi Pasal UNCAC

(Foto: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo/Ist/Alfan Noer) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sudah bersifat final. KPK menilai diskursus publik saat ini seharusnya difokuskan pada penguatan pengesahan pasal-pasal dalam konvensi PBB melawan korupsi (United Nations Convention Against Corruption / UNCAC). Pernyataan ini disampaikan…

Baca Selengkapnya

KPK Tolak Mentah-mentah Usul Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dari UU Tipikor

(Foto: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto/Ist/Dois Alfatih) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons tegas menolak usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar unsur kerugian negara dihapus seluruhnya dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Alih-alih mempersempit jerat hukum, KPK menegaskan ketentuan tersebut masih sangat dibutuhkan untuk menghadapi…

Baca Selengkapnya

Dugaan ‘Split Paket’ APBD Kecamatan Gunung Kaler: Potensi Kerugian Negara dan Sinyal Keras bagi APH

(Foto: Kantor Camat Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten/Ist/Lamsehat Mangapul Tambah) TANGERANG,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, kini berada di ambang ujian besar. Di tengah alokasi anggaran operasional dan pemberdayaan yang menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah, dugaan rekayasa metode pengadaan barang dan jasa mulai mencuat ke…

Baca Selengkapnya