(Foto: Presiden RI Prabowo Subianto saat ke MPR RI untuk Pidato Kenegaraan/Ist/JIC)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan tegas terkait penertiban sektor pertambangan nasional. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jum’at (14/8/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah resmi menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung.
Tidak berhenti pada penutupan, Presiden Prabowo secara terbuka memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang membiarkan maupun membekingi praktik pertambangan tanpa izin (PETI) berskala masif tersebut.
Di hadapan ratusan anggota parlemen, menteri kabinet, dan jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Prabowo mempertanyakan fungsi pengawasan dan efektivitas jajaran penegak hukum di lapangan. Menurutnya, operasional ribuan titik tambang ilegal tidak mungkin berjalan tanpa diketahui oleh otoritas setempat.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disambut perhatian penuh peserta sidang.
Presiden menekankan bahwa pangkat dan jabatan yang diberikan oleh negara harus dipertanggungjawabkan dengan menjaga ketertiban umum dan menindak segala bentuk pelanggaran hukum.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” lanjut Kepala Negara dengan nada mantap.
Mendengar instruksi langsung tersebut, Panglima TNI dan Kapolri yang hadir di ruang sidang utama tampak berdiri dan memberikan sikap hormat sebagai bentuk kesiapan menindaklanjuti perintah Presiden.
Presiden Prabowo mengakui bahwa tindakan tegas terhadap jajaran internal bukanlah perkara mudah. Kendati demikian, kepentingan nasional dan penyelamatan kekayaan bumi Indonesia harus berada di atas perasaan pribadi maupun solidaritas korps.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak, tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” ungkap Presiden sebagaimana disiarkan dalam laporan Jurnal-Indonesia.com.
Presiden menambahkan bahwa dirinya telah bersumpah untuk menjalankan konstitusi dan melindungi seluruh aset bangsa, sehingga penegakan hukum di sektor ekstraktif akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Urgensi Pemulihan Lingkungan Hidup
Selain kerugian finansial negara, keberadaan tambang ilegal telah memicu kerusakan ekologis yang masif di Pulau Bangka. Pemantauan berbasis geospasial mencatat bahwa deforestasi dan pembiaran lahan pascatambang ilegal telah merusak kawasan hutan seluas 1.253,36 kmยฒ di wilayah utara, tengah, hingga selatan Pulau Bangka dan itu belum termasuk di Pulau Belitung.
Penutupan 1.000 titik tambang ilegal ini diharapkan dapat menghentikan laju kerusakan vegetasi serta memulihkan daya serap air tanah untuk mencegah krisis air bersih bagi masyarakat sekitar. (Doi)
