Presiden Prabowo Subianto Minta Setiap Jajaran Bersih-bersih Internalnya dari Praktik KKN

(Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026)/Ist) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Presiden Prabowo Subianto meminta semua jajaran kepala badan Kabinet Merah Putih, TNI, Polri untuk bersih-bersih dilembaganya dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi dan…

ARUKKI Minta Djaka Budi Utama Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Suap Blueray Cargo

(Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Letjend (Purn) Djaka Budi Utama/Ist) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Ketua Umum Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI), Marselinus Edwin Hardhian, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama dalam kasus Dugaan Korupsi Importasi Barang. Marselinus mengatakan jika dalam kasus dugaan importasi barang,…

Hari ini, KPK Sampaikan Jawaban Sidang Gugatan Praperadilan ARUKKI dan LP3HI Perkara di Kementan

(Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Sidang lanjutan gugatan praperadilan ARUKKI dan LP3HI melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar hari ini, Senin (23/02/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini ialah pembacaan jawaban dari pihak KPK melalui Biro Hukum.Namun sebelumnya, KPK sudah menyampaikan jika apa yang digugat oleh kedua pihak dari…

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kementan Mangkrak, KPK Digugat Praperadilan

(Sidang gugatan praperadilan ARUKKI dan LP3HI melawan KPK di PN Jakarta Selatan/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan oleh Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan (ARUKKI) dan Lembaga Pengawalan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Sidang perdana gugatan praperadilan ini, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jum’at (20/02/2026), dengan…

MAKI Sebut Jokowi Jangan Cari Muka Atas Wacana Revisi UU KPK

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi semula sebelum direvisi tahun 2019. Hal ini menjadi angin segar bagi lembaga antirasuah tersebut. Sebab, sejak UU KPK direvisi pada tahun 2019, kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi menjadi lemah dan berkurang jauh. Namun yang…