Dugaan Penyimpangan Dana BOS SMPN 6 Pasar Kemis Menyeruak, Alokasi Pemeliharaan Sarpras dan Honorarium Puluhan Juta Rupiah Dipertanyakan

(Foto: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 Pasar Kemis untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 dan 2025/Ist/Lamsehat M T) TANGERANG, JURNAL-INDONESIA.COM || Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 Pasar Kemis untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 dan 2025 memicu sorotan tajam dari kalangan aktivis masyarakat. Penggunaan dana belanja negara di sekolah…

Baca Selengkapnya

Alokasi Dana BOS 2025 SMPN 1 Kemiri Disorot Tajam: Lonjakan Anggaran Perpustakaan, Pemeliharaan Fisik, dan Honorarium Pertanyakan Urgensinya

TANGERANG, JURNAL-INDONESIA.COM || Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMPN 1 Kemiri, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari publik dan pemerhati kebijakan publik menyusul alokasi yang dinilai terpusat secara fantastis pada pos-pos tertentu. Berdasarkan data rincian penggunaan anggaran tahun 2025, lonjakan paling mencolok terlihat pada pos pengembangan perpustakaan di Tahap 2…

Baca Selengkapnya

Skandal Manipulasi Kadar Pasir Timah PT Timah Memanas: Pegawai Dikabarkan Buron, ARUKKI dan KPK Buka Suara

(Foto: Kantor PT Timah Tbk Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat/Ist/Dois Alfatih) BANGKA BELITUNG, JURNAL-INDONESIA.COM || Isu dugaan manipulasi kadar (Sn) sampel pasir timah di Gudang Besar Timah (GBT) / Gudang Bijih Timah PT Timah Tbk, di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, kini semakin memanas. Perkembangan terbaru mengungkap adanya dugaan keterlibatan dua perusahaan mitra PT Timah, yakni CV Interlink…

Baca Selengkapnya

Kerugian Negara Sudah Final di UU Tipikor, KPK Minta Fokus Kriminalisasi Pasal UNCAC

(Foto: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo/Ist/Alfan Noer) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sudah bersifat final. KPK menilai diskursus publik saat ini seharusnya difokuskan pada penguatan pengesahan pasal-pasal dalam konvensi PBB melawan korupsi (United Nations Convention Against Corruption / UNCAC). Pernyataan ini disampaikan…

Baca Selengkapnya

KPK Tolak Mentah-mentah Usul Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dari UU Tipikor

(Foto: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto/Ist/Dois Alfatih) JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons tegas menolak usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar unsur kerugian negara dihapus seluruhnya dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Alih-alih mempersempit jerat hukum, KPK menegaskan ketentuan tersebut masih sangat dibutuhkan untuk menghadapi…

Baca Selengkapnya