(Caption Gambar: Juru Bicara sekaligus Humas PN Tanjungpandan, As’ad Adi Nugroho, saat memberikan keterangan pers terkait jalannya persidangan perkara penyelundupan pasir timah/Ist/Ferdi Aditiawan)
BELITUNG, JURNAL-INDONESIA.COMย || Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan dari penuntut umum dalam perkara dugaan penyelundupan dan penampungan 52,5 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara sekaligus Humas PN Tanjungpandan, As’ad Adi Nugroho, saat memberikan keterangan pers terkait jalannya persidangan perkara tersebut.
As’ad menjelaskan, agenda pemeriksaan saksi lanjutan ini merupakan kelanjutan dari jadwal pemeriksaan saksi yang sebelumnya bergulir pada 5 November 2026. Penuntut umum menghadirkan saksi tambahan untuk mendalami pembuktian perkara yang telah mulai disidangkan sejak awal November 2026 tersebut.
“Terkaid dengan perkara ini sekarang itu prosesnya adalah pemeriksaan saksi lanjutan. Pemeriksaan saksi lanjutan yang sebelumnya agendanya adalah saksi di tanggal 5 November. Hari ini ada tambahan saksi dari penuntut umum, jadi kita masih lanjut apa sih saksinya,” ujar As’ad Adi Nugroho, Kamis (19/11/2026).
Dalam perkara ini, terdakwa yang dihadirkan di antaranya Achin alias Joni, Yokubus alias Esnew, Eddy Suryono alias Tekok, dan Fu Kim alias Afu. As’ad menerangkan bahwa dari total lima terdakwa dalam perkara ini, berkasnya dipisah (split) menjadi empat nomor perkara karena terdapat satu berkas perkara yang memuat dua terdakwa.
“Terdakwanya di sini ada Acin alias Johnny, ada Yoko Bus alias Sneu, ada Edi Suryono alias Teiko, dan ada Fukim alias Afo. Terus dari kelima terdakwa tersebut di sini di-split ke dalam empat perkara, jadi lima orang di-split empat perkara karena ada satu perkara yang terdakwanya dua,” kata As’ad.
Untuk susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, As’ad menyebutkan diketuai oleh hakim Richard Ahmad dengan didampingi hakim anggota satu Arindo dan hakim anggota dua Silva Darosa.
“Untuk majelisnya yang memeriksa di sini hakim ketuanya ada Richard Ahmad, hakim anggota satu Arindo, dan hakim anggota dua ada Silva Darosa,” jelasnya.
Lebih lanjut, As’ad memaparkan bahwa para terdakwa dijerat dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama mengacu pada ketentuan Pasal 161 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, alternatif kedua mengacu pada Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Semua terdakwa didakwa pasalnya Pasal 161 juncto 35 undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara juncto pasal 20 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau alternatif keduanya di pasal 591 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto pasal 20 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Di sini dakwaannya berbentuk alternatif untuk kelima terdakwa yang di-split ke dalam empat nomor perkara,” papar As’ad.
Sebagai informasi, kasus penampungan dan penyelundupan 52,5 ton pasir timah ilegal ini sebelumnya diungkap aparat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) di wilayah Belitung dan telah melalui pelimpahan tahap II setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) sebelum bergulir ke persidangan di PN Tanjungpandan. Persidangan akan terus berlanjut sesuai agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian di hadapan majelis hakim. (Boy)



