(Caption Gambar: Ilustrasi)
BELITUNG,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Ratusan nelayan di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mengeluhkan minimnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar selama empat bulan terakhir. Keluhan tersebut dipicu oleh pemangkasan kuota penyaluran bulanan dari pihak Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah setempat.
Padahal, para nelayan mengaku telah menempuh prosedur distribusi resmi dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sebagai syarat pengambilan BBM bersubsidi.
Berdasarkan data akumulasi surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk satu unit SPBN di wilayah tersebut, kebutuhan riil BBM para nelayan mencapai 100 ton per bulan. Namun, realisasi pasokan yang disalurkan oleh Fuel Terminal Pertamina Tanjungpandan, Belitung, tercatat hanya sebesar 60 ton per bulan.
Salah seorang nelayan kapal bagan di Desa Tanjung Binga, Candra, mengungkapkan bahwa selisih pemangkasan kuota yang mencapai hampir separuh dari kebutuhan tersebut sangat menyulitkan aktivitas tangkap ikan mereka.
“Ini sudah terjadi empat bulan belakangan. Jumlahnya jauh sekali dari kebutuhan nelayan. Kami ini menggunakan solar bukan 10 atau 20 liter per bulan, melainkan jauh lebih besar. Bagaimana kami mau melaut dengan kondisi seperti ini,” ujar Candra saat dimintai keterangan, Jumat (20/11/2026).
Candra menjelaskan, pengurangan alokasi pasokan tidak hanya terjadi pada satu titik SPBN, melainkan juga merembet ke sejumlah SPBU lain yang melayani kebutuhan bahan bakar nelayan. Sebelumnya, para nelayan sempat menduga keterbatasan stok disebabkan oleh kendala distribusi di tingkat pengelola SPBN.
“Termasuk di SPBU yang lain juga, kuota Bio Solarnya dipotong Pertamina. Kami awalnya beranggapan yang bermasalah adalah pihak SPBN, tetapi setelah kami cetak data dan pertanyakan langsung, ternyata kondisinya memang ada pengurangan dari Pertamina,” ungkap Candra.
Ia menyayangkan kebijakan pemangkasan kuota secara sepihak tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi maupun penyampaian alasan resmi kepada para nelayan. Menurutnya, penyaluran BBM seharusnya tetap mengacu pada kalkulasi surat rekomendasi yang telah diverifikasi oleh instansi teknis pemerintah daerah.
“Ini jauh sekali dari harapan. Seharusnya penyaluran mengacu pada surat rekomendasi Dinas Perikanan. Kalau total rekomendasi atau kebutuhan nelayan tercatat 100 ton per bulan, semestinya disalurkan 100 ton juga. Faktanya tidak demikian, dan kami kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut,” tegasnya.
Krisis pasokan Bio Solar ini berdampak langsung terhadap intensitas melaut nelayan Tanjung Binga, terutama bagi nelayan kapal bagan dan nelayan yang biasa bermalam di tengah laut. Akibat keterbatasan bahan bakar, para nelayan terpaksa memangkas jadwal operasional mereka hingga separuhnya.
“Yang seharusnya dalam sebulan kami bisa 10 sampai 12 kali melaut, akibat kuota BBM yang kurang ini kini hanya bisa 5 sampai 7 kali sebulan. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada penghasilan dan ekonomi keluarga kami. Kejadian seperti ini baru berlangsung tiga sampai empat bulan belakangan, sebelumnya tidak pernah terjadi,” tutur Candra.
Para nelayan berharap pihak Pertamina maupun Pemerintah Kabupaten Belitung segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi dan memulihkan kuota penyaluran Bio Solar sesuai surat rekomendasi Dinas Perikanan, agar aktivitas melaut masyarakat pesisir kembali normal. (Red)



