(Caption Gambar: Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Publik Figur Raffi Ahmad/Ist/Alfan Noer Mustofa)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai pasif dan lamban dalam merespons polemik pengadaan jasa endorsement senilai Rp14,69 miliar yang menyeret nama figur publik Raffi Ahmad. Boyamin mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk proaktif melakukan penelaahan tanpa harus menunggu laporan masyarakat.
Menurut Boyamin, informasi mengenai perkara ini sudah ramai diperbincangkan di ruang publik sehingga seharusnya langsung menjadi bahan kajian tim internal KPK.
“Ya sebenarnya KPK tidak perlu menunggu masyarakat melapor. Kan sudah ramai. Tugas KPK adalah memberantas korupsi, salah satunya dengan aktif. Ada informasi yang sudah terpublikasi, ya ditelaah dan didalami oleh tim telaahnya KPK,” ujar Boyamin, Kamis (19/11/2026).
Ia membandingkan sikap KPK dengan kepolisian yang memiliki mekanisme penanganan perkara tanpa bergantung pada laporan pengaduan masyarakat. Dalam sistem kepolisian, kata Boyamin, terdapat laporan model A yang memungkinkan aparat bertindak atas peristiwa yang ditemukan sendiri atau diketahui dari situasi di lapangan.
“Masa KPK kalah dengan kepolisian? Polisi saja membuka opsi bahwa suatu peristiwa pidana tidak harus selalu dilaporkan masyarakat. Korupsi juga begitu, bahkan korbannya adalah negara dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Boyamin menambahkan, KPK selama ini juga kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan penyadapan dan temuan intelijen sendiri. Karena itu, ia menilai pernyataan bahwa KPK harus menunggu laporan masyarakat merupakan bentuk sikap pasif yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.
Dalam kasus proyek bernilai Rp14,69 miliar tersebut, Boyamin menyoroti aspek tata kelola pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut nilai kontrak di atas Rp500 juta semestinya melalui mekanisme tender terbuka, transparan, dan kompetitif agar seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang setara.
“Semua orang boleh menawarkan. Kalau kriterianya orang yang punya banyak pengikut atau follower, ya tidak apa-apa. Rhoma Irama juga bisa mengajukan, Gen Halilintar atau pihak lain yang punya platform juga bisa ikut,” katanya.
Boyamin menduga adanya pengondisian atau pengarahan tender sehingga proyek mengarah kepada kelompok atau badan hukum tertentu yang terkait dengan Raffi Ahmad. Minimnya persaingan terbuka, lanjutnya, berpotensi memicu kemahalan harga hingga merugikan keuangan negara.
“Dengan tidak ada keterbukaan, tidak ada kompetisi itu potensi diduga nilainya mahal. Nah mahal kan berpotensi setidaknya istilahnya kan merugikan keuangan negara, sehingga dugaan korupsinya kan ada. Nah itulah dari titik pintu pembuka KPK sebenarnya bisa masuk,” pungkas Boyamin. (AL)



