(Foto: Pengamat Kebijakan Publik Said Didu saat melihat langsung penambang Rakyat di Belitung Timur/Ist)
”Jika tata kelola ini tidak segera dibenahi secara komprehensif dari hulu ke hilir, maka kekayaan alam yang melimpah ini tidak akan membawa berkah bagi daerah, melainkan hanya menyisakan persoalan sosial dan kemiskinan bagi masyarakat lingkar tambang yang kehilangan mata pencaharian mereka,” lanjut Said Didu sembari menunjukkan deretan stok timah di belakangnya
Jeritan Penambang Rakyat: Dampak Mandeknya RKAB dan Monopoli Harga Murah
Kondisi carut-marut di lapangan diperparah oleh macetnya penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemerintah. Hal ini membuat PT Timah selaku pemegang mandat negara tidak dapat melakukan pembelian dan pembayaran secara optimal, yang berujung pada hancurnya harga timah di tingkat tapak.
Keresahan mendalam ini diungkapkan langsung oleh salah satu perwakilan penambang rakyat di Belitung Timur, Abdurrahman. Ia menyebut masyarakat kecil seolah sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum bermodal besar di tengah situasi sulit ini.
“Sekarang hanya PT Timah yang menerima dan bisa membeli lantaran beberapa perusahaan tutup karena kasus korupsi. Yang bermain di pulau Belitung kini hanya orang-orang yang memiliki modal besar dan membeli timah penambang dengan harga murah,” ujar Abdurrahman dengan nada kecewa.
Abdurrahman membeberkan, ketimpangan harga yang terlampau jauh antara pasar domestik dan pasar internasional. Hal itulah yang memicu potensi kejahatan yang terus terjadi, yakni maraknya aksi penyelundupan timah keluar negeri.
