Sudah Tiga Kali Ke Malaysia, Boyamin Telusuri Jejak Riza Chalid

(Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Ist) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Koodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman sudah sebanyak tiga kali berkunjung ke Negara tengga, yaitu Malaysia. Ini untuk ke tiga kalinya, Boyamin Saiman mengunjungi Penang, Malaysia. Boyamin ke Negeri Melayu tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan mencari jejak sang koruptor mafia migas Riza Chalid. “Masih di Malaysia,…

Bareskrim Polri dan Jampidum Kejagung RI di Gugat Praperadilan Dalam Penangan Perkara Judol

(Sidang Praperadilan di PN Jaksel/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Dianggap tidak profesional dan melakukan penundaan penangan perkara dalam mengusut kasus judi online (Judol), Kabareskrim Polri dan Jampidum Kejagung RI di gugat praperadilan oleh Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jum’at…

MAKI Minta Kejagung Segera Pulangkan Riza Chalid Atau Lakukan Sidang Absentia

(Boyamin Saiman Koordinator MAKI/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan vonis penjara kepada para tedakwa korupsi tata kelola minyak mentah, Kamis (26/02/2026). “Saya menghormati atas putusan Kery dan kawan-kawannya pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dan telah…

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kementan Mangkrak, KPK Digugat Praperadilan

(Sidang gugatan praperadilan ARUKKI dan LP3HI melawan KPK di PN Jakarta Selatan/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan oleh Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan (ARUKKI) dan Lembaga Pengawalan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Sidang perdana gugatan praperadilan ini, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jum’at (20/02/2026), dengan…

MAKI Sebut Jokowi Jangan Cari Muka Atas Wacana Revisi UU KPK

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi semula sebelum direvisi tahun 2019. Hal ini menjadi angin segar bagi lembaga antirasuah tersebut. Sebab, sejak UU KPK direvisi pada tahun 2019, kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi menjadi lemah dan berkurang jauh. Namun yang…