“Silakan tanya ke pihak pelaksana proyek,” ujar seorang pengawas lapangan yang enggan disebutkan namanya kepada awak media ini.
Sikap enggan memberikan penjelasan tersebut mendapat perhatian keras dari Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI), Marselinus Edwin Hardian. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah harus mengutamakan kualitas konstruksi, keselamatan pekerja, serta transparansi pertanggungjawaban.
“Harusnya pihak pengawas bisa menjelaskan jika ada kekurangan dan kesalahan. Tugas dan fungsi utama pengawas proyek pemerintah atau konsultan pengawas adalah memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan dokumen kontrak, mutu, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Marselinus kepada jurnal-indonesia.com, Selasa (20/10/2026).
Menurut Marselinus, konsultan pengawas memiliki tanggung jawab besar karena mereka dibayar oleh pemerintah menggunakan uang rakyat, sehingga wajib bekerja sesuai keahlian dan peran profesionalnya.
