MAKI Layangkan Somasi ke Jampidsus, Desak Sidang In Absentia untuk Tersangka Riza Chalid

(Caption Gambar: Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Ist/Alfan Noer M)

JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) secara resmi melayangkan surat somasi sekaligus permohonan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. MAKI mendesak agar penegak hukum segera menggelar sidang in absentia (persidangan tanpa kehadiran terdakwa) terhadap buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid.

Koordinator dan Pendiri MAKI, Boyamin Saiman, S.H., menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul mangkraknya penanganan perkara selama lebih dari satu tahun sejak Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kami melihat penanganan perkara yang melibatkan Riza Chalid ini seolah jalan di tempat selama lebih dari satu tahun terakhir setelah status DPO diterbitkan. Ketidakpastian hukum ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak Jampidsus untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan agar bisa disidangkan secara in absentia,” ujar Boyamin Saiman saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Boyamin mengingatkan, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan pada 10 Juli 2025 karena dinilai sebagai aktor intelektual dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018โ€“2023.

Lantaran mangkir dari tiga kali panggilan penyidik, Kejagung resmi menerbitkan status DPO pada 19 Agustus 2025. MAKI juga menyoroti kelicikan sang buronan yang diduga sempat berpergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 15 Mei 2023 dengan menggunakan paspor asing atas nama Abdul Kareem.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara meskipun terdakwa tidak hadir apabila telah dipanggil secara sah.

“Mengingat rekam jejak pelariannya dan penggunaan identitas serta paspor negara lain, sudah semestinya negara tidak boleh kalah. Sidang in absentia adalah instrumen hukum yang sah untuk menunjukkan keseriusan dan ketegasan aparat penegak hukum,” tegas Boyamin.

Dalam somasi tersebut, MAKI memberikan peringatan keras kepada Jampidsus. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan tindak lanjut terkait permohonan sidang in absentia ini, MAKI menyatakan siap menempuh langkah hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan praperadilan. (AL)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *