Kasus Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Naik Tahap Penyidikan, Berpotensi Tambah Tersangka Baru

(Caption Gambar: Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir/Ist/Alfan Noer Mustofa)

JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan bahwa penanganan perkara dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama kelompoknya kini telah resmi naik ke tahap penyidikan.

Peningkatan status hukum ini menyusul pengembangan atas kasus penyadapan ilegal (illegal taping) yang sebelumnya telah menjerat Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa penyidik terus mendalami unsur-unsur pidana terkait dugaan makar berdasarkan alat bukti yang semakin kuat. Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan masih mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak lain yang turut berperan.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami oleh tim penyidik,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan resmi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha pada rentang tahun 2025 hingga Oktober 2026.

Seiring berjalannya proses hukum, desas-desus mengenai potensi penambahan pasal makar mencuat setelah temuan investigasi dan desakan dari berbagai pihak di parlemen. Penyadapan tanpa prosedur hukum resmi yang menargetkan kepala negara dinilai tidak hanya melanggar privasi dan regulasi informasi elektronik, tetapi juga berpotensi mengarah pada upaya pelumpuhan fungsi pemerintahan yang sah.

Pakar hukum pidana menilai bahwa tindakan penyadapan terhadap presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana makar apabila terbukti memiliki niat sistematis untuk melemahkan atau membuat presiden tidak mampu menjalankan tugas kenegaraannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana baru.

Polri memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Penyidik saat ini fokus melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi tambahan, serta menguji validitas alat bukti digital guna memastikan konstruksi hukum yang menjerat para tersangka terpenuhi secara utuh sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. (AL)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *