Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

(Caption Gambar: Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat digiring keluar dari gedung Propam Polri/Ist/Dois Alfatih)

JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Sidang etik yang digelar secara tertutup di ruang sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) tersebut berlangsung maraton sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, majelis sidang KKEP menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Eko Hadi terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian.

“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama menjatuhkan sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dan didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi tersebut, majelis menghadirkan sembilan orang saksi untuk mendalami konstruksi pelanggaran.

Trunoyudo menjelaskan, Eko Hadi terbukti menyalahgunakan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta melakukan permufakatan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Atas putusan pemecatan tersebut, pihak terduga pelanggar menyatakan mengajukan upaya banding.

“Polri senantiasa berupaya menjalankan penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law tanpa memandang jabatan maupun pangkat. Tidak ada impunitas dalam penegakan hukum internal,” tegas Trunoyudo.

Atas perbuatannya, Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai persidangan, Eko Hadi tampak keluar dari Gedung Propam Polri mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan pengawalan ketat personel Brimob untuk dibawa kembali ke rumah tahanan.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam jaringan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, aksi penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu juga menargetkan pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Eko Hadi merupakan tersangka kedua yang menjalani sidang KKEP dalam perkara ini. Pekan lalu, Selasa (10/11/2026), majelis etik Polri telah lebih dulu menjatuhkan vonis pemecatan atau PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta atas keterlibatannya dalam kasus yang sama. (Dois)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *