(Caption Gambar: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto/Ist/Dois Alfatih)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan akan segera mendata sejumlah perusahaan pertambangan di tanah air. Langkah ini diambil menyusul instruksi tegas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara demi kemakmuran bangsa.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan, proses pendataan komprehensif tersebut nantinya akan dikerjakan langsung oleh jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
โOh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,โ ujar Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Suyudi menjelaskan, melalui data yang dihimpun, Polri akan memetakan serta menentukan perusahaan dan kegiatan pertambangan mana saja yang menjadi prioritas utama dalam hal pengawasan maupun penegakan hukum. Fokus utamanya adalah menindak tegas serta menertibkan berbagai praktik pertambangan ilegal yang selama ini terbukti merugikan keuangan negara.
โYang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,โ tegas Suyudi.
Meski demikian, Polri memastikan komitmennya untuk tetap memberikan pengawalan penuh dan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha pertambangan yang beroperasi secara legal. Hal ini dilakukan demi menjaga iklim investasi nasional agar tetap kondusif, aman, dan berdaya saing.
โTapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,โ pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan kepada para menteri terkait, khususnya Kementerian ESDM, agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memberikan manfaat ekonomi minimal 70 persen bagi negara. Kepala Negara juga membuka opsi strategis agar negara mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang guna memastikan keuntungan sumber daya alam dikelola secara mandiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Dois)



