Random News

JURNAL INDONESIA

MENYAPA, MENYAMPAIKAN BERITA FAKTA

https://www.youtube.com/@jurnal-indonesia_media

Moment

Tag: KPK

ARUKKI Minta Djaka Budi Utama Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Suap Blueray Cargo

jurnal.indonesia.media02 mins

(Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Letjend (Purn) Djaka Budi Utama/Ist) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Ketua Umum Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI), Marselinus Edwin Hardhian, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama dalam kasus Dugaan Korupsi Importasi Barang. Marselinus mengatakan jika dalam kasus dugaan importasi barang,…

Baca Selengkapnya

Hari ini, KPK Sampaikan Jawaban Sidang Gugatan Praperadilan ARUKKI dan LP3HI Perkara di Kementan

jurnal.indonesia.media01 mins

(Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Sidang lanjutan gugatan praperadilan ARUKKI dan LP3HI melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar hari ini, Senin (23/02/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini ialah pembacaan jawaban dari pihak KPK melalui Biro Hukum.Namun sebelumnya, KPK sudah menyampaikan jika apa yang digugat oleh kedua pihak dari…

Baca Selengkapnya

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kementan Mangkrak, KPK Digugat Praperadilan

jurnal.indonesia.media12 mins

(Sidang gugatan praperadilan ARUKKI dan LP3HI melawan KPK di PN Jakarta Selatan/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan oleh Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan (ARUKKI) dan Lembaga Pengawalan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Sidang perdana gugatan praperadilan ini, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jum’at (20/02/2026), dengan…

Baca Selengkapnya

MAKI Sebut Jokowi Jangan Cari Muka Atas Wacana Revisi UU KPK

jurnal.indonesia.media02 mins

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi semula sebelum direvisi tahun 2019. Hal ini menjadi angin segar bagi lembaga antirasuah tersebut. Sebab, sejak UU KPK direvisi pada tahun 2019, kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi menjadi lemah dan berkurang jauh. Namun yang…

Baca Selengkapnya

KPK Permudah Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

jurnal.indonesia.media05 mins

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Menjawab dinamika kebutuhan hukum dan tuntutan tata kelola yang semakin akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PerKPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menjelaskan bahwa penyederhanaan aturan…

Baca Selengkapnya