(Caption Gambar: M. Riza Chalid buronan Kejagung RI Mafia Migas/Ist/Alfan Noer Mustofa)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung segera menyidangkan tersangka Mohammad Riza Chalid (MRC) secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Desakan tersebut disampaikan setelah MAKI melayangkan somasi resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada 17 November 2026 dan mengancam mengajukan gugatan praperadilan apabila perkara tidak segera disidangkan dalam batas waktu 14 hari.
Perkara yang menyeret Riza Chalid berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang ditangani Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Riza Chalid masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025 setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.
Boyamin menilai Kejaksaan Agung belum menunjukkan ketegasan meski Riza Chalid berstatus buron dan diduga masih menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia. Menurut dia, perusahaan berinisial PT PPL diduga berkaitan dengan Riza Chalid dan bergerak di sektor yang bersinggungan dengan urusan minyak, termasuk dugaan menjadi vendor atau kontraktor anak usaha PT Pertamina.
“Riza Chalid atau MRC ternyata diduga masih punya bisnis di Indonesia pakai perusahaan dengan inisial PT PPL. PT PPL ini kerja di Indonesia sebagian juga tidak jauh dari urusan minyak, yaitu misalnya diduga menjadi vendor atau kontraktor dari anak usaha PT Pertamina,” ujar Boyamin Saiman kepada Jurnal-Indonesia.com, Kamis (19/11/2026).
Selain dugaan aktivitas usaha, Boyamin menyebut Riza Chalid diduga sempat masuk ke wilayah Indonesia meski telah menjadi sasaran penindakan Kejaksaan Agung. Ia mengungkapkan Riza Chalid pernah bepergian ke Balikpapan pada Mei 2023 selama satu hingga dua hari dengan perjalanan pulang-pergi dari Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan penerbangan langsung dan diduga memakai paspor dengan nama/inisial Abdul Karim. Boyamin juga menuding Riza Chalid memiliki paspor negara lain, yakni dari kawasan Kepulauan Karibia berinisial SKN dan sebuah negara kecil di dekat Yunani.
0″Nah jejaknya adalah pernah bepergian ke Balikpapan pada Mei 2023, yang mana dia sehari atau dua hari tapi yang jelas dia berangkat dari Malaysia, dari Kuala Lumpur dan balik lagi ke Kuala Lumpur naik maskapai penerbangan yang langsung ke Kuala Lumpur. Dan diduga dia memakai paspor dengan inisial tertulis di situ Abdul Karim,” kata Koordinator MAKI tersebut.
Boyamin juga menuding Riza Chalid memperoleh fasilitas dan pengawalan selama berada di Malaysia, mulai dari pengawalan hingga penempatan di properti mewah seperti rumah, hotel, maupun apartemen di wilayah Selangor dan Johor. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan perlunya langkah hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum.
“Dari serangkaian kelicinan Riza Chalid tadi ini nampak kita masih belum ada ketegasan dari Kejaksaan Agung. Maka saya selalu mendorong Kejaksaan Agung untuk menyidangkan Riza Chalid ini secara in absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan,” tegas Boyamin.
Ia menegaskan bahwa mekanisme persidangan in absentia telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni KUHAP tahun 2025, khususnya bagi pihak yang buron dan terkait kerugian keuangan negara. MAKI memberikan tenggat waktu 14 hari sejak somasi dilayangkan sebelum menempuh jalur praperadilan atas dugaan penundaan yang tidak sah.
“Maka saya kemarin sudah melakukan somasi dan ini kita tunggu dalam jangka waktu 14 hari ke depan jika tidak disidangkan in absentia maka akan saya gugat praperadilan sebagai penundaan yang tidak sah sebagaimana diatur Pasal 158 huruf E KUHAP baru, yaitu KUHAP tahun 2025,” tutur Boyamin Saiman.
Menurut Boyamin, percepatan persidangan mendesak dilakukan karena sejumlah tersangka lain dalam perkara terkait termasuk anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza telah menjalani proses persidangan dan dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aset dan memulihkan kerugian negara.
“Di sana diatur tentang penundaan tidak sah termasuk penelantaran perkara karena apa? Tersangka-tersangka lain sudah disidangkan dan sudah diputus bersalah, termasuk anaknya Riza Chalid namanya Kerry sudah divonis bersalah. Mestinya Kejaksaan Agung harus gerak cepat untuk menyidangkan ini karena tadi diduga nyatanya masih melakukan usaha-usaha dan mesti Jaksa Agung juga menerapkan pasal pencucian uang untuk mengejar harta kekayaan dan kerugian negaranya,” ungkap Boyamin.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Media Jurnal-Indonesia.com (MJIC) masih berupaya melakukan konfirmasi resmi terkait klaim MAKI atas dugaan penggunaan paspor lain, jejak perjalanan, maupun aktivitas bisnis yang dikaitkan dengan Riza Chalid dari pihak Kejaksaan Agung, instansi terkait, serta PT Pertamina. (AL)



