(Caption Gambar: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers terkait penyidikan kasus korupsi tambang batu bara PT CCM, Senin (16/11/2026)/Ist/Alfan Noer M)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa tiga orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batu bara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Pemeriksaan yang dilakukan pada Senin (16/11/2026) ini menyasar pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses peningkatan perizinan perusahaan tersebut dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa ketiga saksi hadir memenuhi panggilan penyidik di Jakarta untuk dimintai keterangan secara intensif.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang Supriatna dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun ketiga saksi yang diperiksa oleh Tim Penyidik JAM PIDSUS tersebut yakni SH selaku Koordinator Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT CCM, IIH selaku Evaluator Peningkatan IUP OP PT CCM, serta FFI yang juga menjabat sebagai Evaluator Peningkatan IUP OP PT CCM.
Anang menegaskan bahwa korps Adhyaksa berkomitmen mengusut tuntas kasus dugaan rasuah di sektor sumber daya alam tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Anang.
Sebagai informasi, penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas pertambangan batu bara PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) di Kabupaten Nunukan periode 2013–2025 ini terus bergulir.
Sebelumnya, penyidik JAM PIDSUS juga telah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mantan kepala daerah setempat, serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Nunukan guna mendalami dugaan penyimpangan penerbitan IUP Operasi Produksi, dokumen lingkungan, hingga penggunaan kawasan hutan tanpa izin. (AL)



