(Foto: Founder ZAF Law Firm & Partners, Advokat Zainal Effendi, S.H., M.H.,/Ist/Alfan Noer)
BELITUNG,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Polemik dugaan penguasaan dan alih fungsi lahan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk menjadi perkebunan kelapa sawit di Dusun Air Mungkui, Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kian melebar menyusul terungkapnya sejumlah fakta baru dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.
Founder ZAF Law Firm & Partners, Advokat Zainal Effendi, S.H., M.H., menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut persoalan ini secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Penelusuran dinilai tidak boleh berhenti pada empat terdakwa yang tengah diadili, yakni Budhiarto, Zulani, Syahril alias Cain, dan Ferry, melainkan wajib membongkar seluruh alur penerbitan dokumen hingga aliran dana transaksi bernilai belasan miliar rupiah.
“Jangan hanya melihat siapa yang menguasai lahan saat ini, juga harus ditelusuri bagaimana proses penguasaannya, siapa yang menerbitkan atau memproses dokumennya, serta apakah seluruh prosedur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Zainal dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, lahan seluas 97,62 hektare di kawasan IUP PT Timah Tbk yang kini dikelola oleh PT Impian Jaya Lestari (IJL) diduga berasal dari transaksi pembelian kepada Suryadi alias Chong Ngit Nam (alm). Awalnya, pengalihan lahan disebut berkaitan dengan 36 dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT).
Namun, fakta penyelidikan dan persidangan justru mengungkap jumlah dokumen mencapai 40 SKT. Selain itu, muncul informasi transaksi pembelian lahan dari Rudi Hermanto alias Rudi Ayam senilai sekitar Rp1,7 miliar yang didukung empat dokumen SKT termasuk atas nama pribadi Rudi Hermanto dengan klaim hamparan lahan mencapai 103 hektare.
Zainal menilai selisih empat dokumen SKT serta tumpang tindih luasan lahan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan pintu masuk untuk menguji keabsahan peralihan hak di atas konsesi pertambangan negara.
“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti dan fakta hukum di lapangan,” tegas pakar hukum pidana dan perdata tersebut.
Aliran Dana Rp16 Miliar dan Sorotan Pembelian Aset Bus Travel
Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim PN Pangkalpinang, terdakwa Budhiarto membeberkan informasi yang diperolehnya terkait nilai penjualan lahan kepada PT IJL yang disebut mencapai Rp16 miliar, di luar transaksi senilai Rp1,7 miliar dengan Rudi Hermanto.
Budhiarto juga mengungkap adanya aliran uang Rp200 juta yang disebut diterima Sri Harmonis Mukdhi, transfer Rp500 juta yang diterimanya dan dikembalikan bertahap kepada Chong Ngit Nam, serta uang tunai Rp500 juta atas perintah Suryadi alias Chong Ngit Nam di mana Rp400 juta diserahkan kepada Zulani dan Rp100 juta dikembalikan kepada Suryadi.
Lebih jauh, keterangan di persidangan turut menyoroti dugaan penggunaan hasil penjualan lahan kepada PT IJL untuk membeli sejumlah aset bernilai tinggi. Aset-aset yang muncul dalam keterangan tersebut meliputi tanah di kawasan Kepayang, Hotel Meaga, beberapa unit ruko di pusat Kota Tanjungpandan atas nama Nyet Wan, Endang, dan Afuk, sekitar 12 unit armada bus travel milik Afuk, hingga renovasi bangunan apartemen di Kota Bandung, Jawa Barat.
Menanggapi kompleksitas aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak tersebut, Zainal mendesak penegak hukum untuk tidak ragu menelusuri aliran aset (follow the money) serta meminta pengawasan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI apabila diperlukan evaluasi atas penanganan perkara.
“Jika ada indikasi keterlibatan pihak lain, semuanya harus ditelusuri secara proporsional. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal maupun jabatan,” tandas Zainal.
Sebelumnya, dugaan pemanfaatan lahan IUP PT Timah Tbk oleh PT IJL telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Belitung. Sejumlah nama yang tercantum dalam laporan antara lain Loku, Badak, Akiong, Linda, Akang, Afuk Aon, Motong, Belly Pinem, Ridwan, Rudi Hermanto, serta pihak PT Impian Jaya Lestari (IJL), yang sebagian di antaranya telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi di PN Pangkalpinang.
Selain itu, Dewan Pengawas Watch Relation of Corruption (WRC) PAN-RI, Habib Mochdar Assegaf, juga sempat menyoroti perkara ini dan menyatakan rencana pelaporan ke JAMWAS Kejaksaan Agung RI serta DPR RI.
Zainal menegaskan bahwa partisipasi dan kontrol sosial publik sangat dibutuhkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi dan keberimbangan informasi. (Red)
