(Caption Gambar: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan terkait pemeriksaan saksi korupsi nikel PT CNI, Senin (16/11/2026)/Ist/Doc. Puspenkum Kejagung RI)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel pada PT CNI periode 2017 hingga 2020. Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut berlangsung di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa kedua saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik berasal dari unsur kepabeanan dan kementerian teknis. Kedua saksi tersebut adalah ARL dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari serta AB yang merupakan pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tim Jaksa Penyidik telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangannya terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan 2020,” ujar Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Anang menjelaskan, keterangan dari unsur Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM sangat diperlukan penyidik untuk menelusuri alur perizinan, pengawasan, hingga prosedur pengiriman komoditas nikel selama rentang waktu terjadinya perkara.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan Korps Adhyaksa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi pihak mana pun.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian,” pungkas Anang.
Sebagai informasi, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI ini merupakan bagian dari pengembangan pengusutan dugaan manipulasi dokumen ekspor dan perizinan pertambangan yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp401 miliar. Sebelumnya, tim penyidik Jampidsus juga telah menetapkan dan menahan Direktur Utama PT CNI serta sejumlah pejabat terkait sebagai tersangka dalam perkara tersebut. (AL)



