(Caption Gambar: De Lapark Lounge & Karaoke By HW Executive Club Belitung/Ist/MJI)
BELITUNG, JURNAL-INDONESIA.COM || Di tengah polemik perizinan dan sorotan tajam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung, Tempat Hiburan Malam (THM) De Lapark By HW Executive Club Belitung tetap melangsungkan acara Grand Opening pada Selasa (13/10/2026) sore.
Pembukaan resmi tempat hiburan yang berlokasi di kawasan Desa Air Merbau, Tanjungpandan tersebut berlangsung mulai pukul 16.30 WIB, selang setelah MUI Belitung menggelar rapat konsultatif terkait keluhan masyarakat dan dugaan ketidaksesuaian izin operasionalnya.
Berdasarkan informasi dan pantauan di lapangan, agenda peresmian tempat hiburan malam itu turut dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan tokoh agama, perwakilan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, serta unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung.
Perwakilan Bupati Belitung yang hadir dalam acara tersebut diketahui merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Roni Setiawan.
“Pasalnya, hari ini pukul 16.30 WIB tempat hiburan malam tersebut malah melakukan Grand Opening. Hadir dalam opening tempat tersebut beberapa tokoh agama dan beberapa dari institusi APH terkait, bahkan perwakilan Bupati Belitung dari pemerintah daerah, yaitu Roni Setiawan,” ungkap salah seorang sumber di lokasi kegiatan, Selasa (13/11/2026) petang.
Berlangsungnya acara Grand Opening ini dinilai kontras dengan sikap MUI Kabupaten Belitung yang sebelumnya meminta dinas terkait dan pihak pengelola melakukan pengecekan ulang kelengkapan dokumen perizinan guna mencegah potensi konflik sosial.
Dalam rapat konsultatif pada Senin (12/10/2026) malam, Anggota Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Belitung, Firmansyah, menyoroti ketidaksesuaian antara izin usaha awal yang tercatat sebagai restoran dan bar dengan praktik operasional di lapangan yang menyerupai diskotik.
“Kami menilai ada ketidaksesuaian perizinan, di mana izin awal mencantumkan restoran, tetapi kondisi di lapangan adalah diskotik. Selain itu, kami juga mempertanyakan kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fasilitas baru tersebut serta legalitas penggabungan izin usaha lama ke izin usaha baru,” tegas Firmansyah dalam keterangannya usai rapat MUI.
Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Belitung, Huniyadi Bellia, sebelumnya juga mengingatkan agar operasional THM tersebut tidak melanggar norma agama maupun etika lokal Melayu di Belitung.
“Karena dari perspektif Islam aktivitas diskotik jelas tegas dilarang. Namun, karena daerah kita berbenturan dengan sektor pariwisata, hal ini yang harus dikaji bersama agar menghasilkan kesimpulan yang bijak,” ujar Huniyadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen De Lapark By HW Executive Club maupun Pemerintah Kabupaten Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait kehadiran perwakilan pemerintah daerah dalam acara peresmian tersebut serta tindak lanjut verifikasi perizinan usaha yang dipersoalkan MUI. (Boy/Red)
