MPR Terima Surat dari Presiden Prabowo Subianto, Ahmad Muzani: Akan Dibahas di Rapat Gabungan

(Caption Gambar: Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan masuknya surat dari Istana Kepresidenan tersebut, Senin (16/11/2026)/Ist/Andi Wijaya)

JAKARTA,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB. Meski demikian, pimpinan MPR belum membeberkan isi surat tersebut kepada publik, termasuk terkait apakah surat itu memuat usulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan masuknya surat dari Istana Kepresidenan tersebut. Ia menyatakan bahwa substansi surat dari Presiden Prabowo akan terlebih dahulu dibahas secara internal melalui mekanisme rapat gabungan (ragab) pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dan kelompok DPD.

“Memang tadi kami jam 11.10 menit kami terima surat dari presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragab. Apa hasilnya segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab,” kata Ahmad Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Saat dicecar wartawan mengenai apakah surat tersebut sudah berisi nama-nama kandidat cawapres yang diajukan Presiden, Muzani mengaku belum mengetahui detail isinya karena surat tersebut belum dibuka dan dibahas bersama pimpinan lainnya.

“Oh, saya belum tahu. Nanti akan kita bahas di ragab,” ucap Muzani singkat.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa seluruh hasil pembahasan rapat gabungan MPR akan segera diumumkan secara transparan kepada masyarakat begitu pertemuan selesai digelar.

“Ya nanti tunggu di ragab hasil, pasti saya umumkan ke kawan-kawan. Tapi mohon sabar sebentar,” tutur dia.

Sebagai informasi, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI bergulir setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sebelumnya, pimpinan MPR juga telah menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) dengan keputusan mengirimkan surat resmi permintaan pengajuan dua nama cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan tahapan verifikasi hingga rapat paripurna pemilihan. (AW)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *