(Caption Gambar: Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato di acara Tanwir Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026)/Ist/Doc. Biro Pers Sekretariat Presiden)
PALU, JURNAL-INDONESIA.COM || Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70 persen keuntungan dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia masuk ke kas negara. Kebijakan tersebut ditegaskan guna memperkuat kedaulatan dan kendali negara atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam nasional.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara Tanwir Muhamnadiyah dan Milad ke-114, kemarin.
Selain menetapkan batas minimal pembagian hasil, Prabowo membuka opsi bagi pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Kendati demikian, pintu investasi bagi pemodal swasta maupun asing tetap dibuka dengan skema pengembalian modal yang terukur.
Prabowo menjelaskan, investor tetap diberikan hak untuk memperoleh kembali modal awal yang telah ditanamkan. Namun, setelah titik impas (break-even point) atau modal tersebut kembali, porsi keuntungan selanjutnya harus didominasi oleh negara.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pembagian hasil baru tersebut sudah mulai diberlakukan. Pemerintah optimistis dampak positif dari kebijakan pengetatan tata kelola tambang ini akan mulai dirasakan negara dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh kebijakan perombakan tata kelola pertambangan ini berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menggariskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara.
“Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya tidak boleh berhenti pada regulasi semata, melainkan harus bermuara nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menyoroti celah kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas. Untuk menutup celah tersebut, ia mewajibkan seluruh aktivitas ekspor sumber daya alam dilakukan melalui sistem satu pintu lewat lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.
Menurut Prabowo, sentralisasi jalur ekspor sangat krusial untuk menjamin akurasi data volume komoditas yang dikirim ke luar negeri, sekaligus mencegah praktik manipulasi pelaporan oleh perusahaan eksportir.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo. (AL)
