Kajati Babel Bantah Isu Tuntutan Ringan di Sidang 52.5 Ton Pasir Timah, Ancam Periksa Pihak Terlibat Jika Terbukti

(Caption Gambar: Lima terdakwa perkara penyelundupan pasir timah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Kamis (19/11/2026)/Ist/Ferdi Aditiawan)

BELITUNG, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kajati Babel) Riono Budisantoso membantah keras isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan pengkondisian atau rekayasa tuntutan seringan mungkin terhadap lima terdakwa kasus penyelundupan dan penampungan 52,5 ton pasir timah ilegal ke Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan saat sidang lanjutan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Kamis (19/11/2026).

Lima terdakwa yang duduk di kursi pesakitan dalam perkara ini masing-masing bernama A chin alias Joni Kokang, Fu Kim alias Afu, Handri alias Aphin, Yokubus alias Esnew, dan Eddy Suryono alias Tekok. Perkara ini sebelumnya telah mulai disidangkan di PN Tanjungpandan pada awal November 2026 setelah pelimpahan tahap II dari penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belitung pada awal Oktober 2026 menyusul berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Menanggapi kabar yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan pengaturan hukuman agar tuntutan dibuat seringan mungkin, Riono menegaskan bahwa pihak Kejaksaan tidak membenarkan adanya praktik pengkondisian maupun rekayasa perkara.

“Tentu kami dari pihak Kejaksaan tidak membenarkan informasi yang menyebut ada pengkondisian dan rekayasa selama sidang hingga proses penuntutan nantinya,” kata Riono Budisantoso saat dikonfirmasi Jurnal-Indonesia.com, Kamis (19/11/2026) siang.

Menurut Riono, para JPU memiliki tugas untuk membuktikan surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang selaras dengan fakta-fakta persidangan. Ia juga memastikan jajarannya tidak akan ragu melakukan pemeriksaan apabila informasi mengenai adanya intervensi atau rekayasa tuntutan tersebut terbukti benar.

“Jadi apabila info yang beredar itu benar pengkondisian dan rekayasa hukuman tentu akan kami lakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, karena sudah termasuk dalam penyimpangan,” tegas Riono Budisantoso.

Ia menambahkan, Kejati Babel berkomitmen menjaga objektivitas, transparansi, dan integritas penegakan hukum selama persidangan berlangsung. Setiap alat bukti, keterangan saksi, maupun fakta yang terungkap di persidangan menjadi dasar penentuan sikap JPU hingga tahap tuntutan pidana.

Dari catatan redaksi Jurnal-Indonesia.com pengungkapan kasus sebelumnya, barang bukti 52,5 ton pasir timah ilegal tersebut mulanya ditemukan dan disita aparat kepolisian di sebuah rumah di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada awal Agustus 2026. Saat pengungkapan awal pada 6 Agustus 2026, polisi menetapkan empat tersangka dan kemudian berkembang menjadi lima tersangka hingga berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan pada 2 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian yang sebelumnya disampaikan kepada media, pasir timah tersebut diduga berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin di luar izin usaha pertambangan (IUP) resmi serta dikaitkan dengan penggunaan badan usaha dalam aktivitas penampungan dan pengiriman ke luar negeri. Kasus penyelundupan pasir timah ke luar negeri ini tercatat telah berlangsung sebanyak empat kali sebelum upaya kelima berhasil digagalkan oleh Polda Babel, dengan estimasi kerugian negara yang diselamatkan pada perkara 52,5 ton ini mencapai sekitar Rp52 miliar serta total kerugian akibat aktivitas ilegal tersebut ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Pengungkapan perkara bernilai puluhan miliar rupiah ini sebelumnya juga menarik perhatian publik di Belitung karena diwarnai dinamika di lapangan saat penindakan serta menjadi bagian dari rangkaian pengungkapan penyelundupan timah oleh Polda Babel pada Agustus 2026. Publik akan terus mengawal proses persidangan di PN Tanjungpandan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap lima terdakwa.

Sementara itu, redaksi media Jurnal-Indonesia.com masih berupaya untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada penasehat hukum dari para kelima terdakwa dalam kasus ini, begitu juga dengan humas PN Pengadilan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. (Boy)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *