(Caption Gambar: Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist/Dois Alfatih)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Sebanyak 120 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal dari delapan fraksi resmi mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berkas usulan beserta tanda tangan penyerahan hak konstitusional dewan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan lintas fraksi kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan resmi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan Mustofa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data pengusul yang dihimpun dari penyerahan berkas, usul penggunaan HMP ini didukung oleh perwakilan dari 8 fraksi di parlemen dengan rincian sebagai berikut:
- Fraksi PKS: 28 orang
- Fraksi NasDem: 19 orang
- Fraksi PKB: 18 orang
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
- Fraksi PDI-Perjuangan: 14 orang
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang
- Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
- Fraksi PAN: 1 orang
Saan menjelaskan, substansi HMP yang diusulkan para anggota dewan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) huruf c UU MD3, yakni penggunaan HMP terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Polemik ini sendiri mencuat menyusul dinamika hukum atas persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Saan.
Sebagai tindak lanjut administratif, pimpinan DPR langsung menjadwalkan pembahasan awal melalui Rapat Pimpinan (Rapim) yang diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pembawaan usulan ini ke Rapat Paripurna terdekat.
Jika nantinya disetujui dalam Rapat Paripurna, DPR berwenang membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau mengambil langkah konstitusional lanjutan sesuai mekanisme pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945. (DOI)
