(Foto: Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas) Irjen Pol Johnny Eddizon Isir/Ist/Alfan Noer)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mengadili Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa pembentukan majelis etik tersebut merupakan prosedur wajib mengingat Listyo Sigit hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.
“Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Isir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Isir memastikan proses persidangan etik terhadap mantan Kapolri tersebut akan berjalan sesuai prosedur tanpa adanya keistimewaan, seperti halnya proses penegakan etik yang telah dijatuhkan kepada mantan Kadiv Kum Mabes Polri Irjen Ahrie Sonta.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Isir.
Ia menambahkan, persidangan KKEP belum dapat dilaksanakan pada pekan ini karena tim penyidik masih merampungkan proses pemeriksaan lanjutan. Selain Listyo Sigit, persidangan etik juga akan melibatkan dua jenderal lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” tutur Isir.
Sebelumnya, Majelis KKEP Polri yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudy Darmoko bersama Wakil Ketua Komisi Irjen Roma Hutajulu telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta atas keterlibatannya dalam perkara yang sama. (AL)
