(Foto: Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Barat periode 2026–2031 beserta pengurus DPC se-Jawa Barat resmi dikukuhkan pada Sabtu (24/10/2026)/Ist/Dede Lukman Hakim)
BANDUNG, JURNAL-INDONESIA.COM || Suasana sarat sejarah menyelimuti Gedung Merdeka, Kota Bandung, saat pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Barat periode 2026–2031 beserta pengurus DPC se-Jawa Barat resmi dikukuhkan pada Sabtu (24/10/2026).
Dipilihnya lokasi bersejarah tempat digelarnya Konferensi Asia-Afrika 1955 tersebut menjadi simbol penguat komitmen para alumni GMNI dalam mengawal arah pembangunan di Jawa Barat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta membumikan nilai-nilai kebangsaan.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PA GMNI periode 2021–2026, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua DPD PA GMNI Jawa Barat terpilih, Ineu Purwadewi Sundari, menegaskan komitmen organisasinya untuk berdiri sebagai mitra strategis sekaligus kritis bagi pemerintah daerah.
“Kehadiran PA GMNI harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui ide, kajian, dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Konsolidasi organisasi ini tidak boleh berhenti di tataran struktur, tetapi harus berdampak langsung pada kehidupan sosial dan pembangunan daerah,” ujar Ineu dalam sambutannya di Gedung Merdeka.
Ineu menambahkan bahwa lokasi pelantikan bukan sekadar simbol sejarah, melainkan refleksi ideologis bagi seluruh alumni.
“Bagi keluarga besar GMNI, momentum ini menjadi peneguhan semangat perjuangan dan ideologi untuk menjawab tantangan zaman. Alumni GMNI diharapkan tidak sekadar mewarisi cerita perjuangan masa lalu, tetapi juga melanjutkan cita-citanya melalui pengabdian nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Perluasan Jaringan dan Tiga Fokus Gerakan
Langkah konsolidasi PA GMNI Jabar menunjukkan perkembangan pesat. Berawal dari Konferensi Daerah di Hotel Preanger pada Juni 2026, jaringan organisasi ini kini telah menjangkau 20 kabupaten/kota—meningkat dari sebelumnya 15 cabang—dengan DPC Kabupaten Cirebon yang tengah menyusul dalam tahap persiapan.
Untuk melangkah di periode kepengurusan 2026–2031, PA GMNI Jabar menetapkan tiga pilar utama pergerakan:
- Penguatan konsolidasi hingga tingkat akar rumput.
- Peran aktif sebagai mitra strategis yang kritis dan dialektis terhadap kebijakan publik.
- Penguatan nilai-nilai Marhaenisme, Pancasila, dan Trisakti Bung Karno.
Sorotan Kesejahteraan, Pelindungan Masyarakat Adat, dan Aksi Nyata Marhaenisme
PA GMNI Jabar menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan sekadar angka statistik, melainkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan seperti petani dan buruh.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong para alumni GMNI untuk mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga kelestarian alam.
Menurut Dedi, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian angka statistik semata. Lebih dari itu, pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan, kesesuaian tata ruang, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga jaminan sosial serta pelindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal.
“Kalau kita bicara tentang marhaenisme, bicara tentang sosialisme, sosialisme nasionalisme, ya harus berpihak pada tradisionalisme. Karena kemurnian bangsa ini ada pada masyarakat adat dan tradisi,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi juga menyoroti pentingnya jaminan sosial dan akses pendidikan sebagai wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat.
“Tahun 2027 ada 5,4 juta kepala keluarga yang akan kita lindungi kesehatannya, hari tuanya, kecelakaan kerjanya, dan santunan kematiannya. Ini bagian dari strategi negara tentang sosialisme. Pendidikan gratis juga sebuah kesadaran, tugas negara untuk memenuhinya,” ujar Dedi.
Ia menambahkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat semesta tidak boleh dihalangi oleh keraguan anggaran.
“Jadi ketika saya mengatakan bahwa seluruh warga Jabar menggunakan KTP masuk rumah sakit, semua orang harus memberikan spirit. Bukan mengatakan, ‘Emang duitnya ada?’ Jangan! Duitnya tidak ada harus menjadi ada, karena itu perlindungan terhadap masyarakat semesta,” lanjutnya.
Mengenai akses pendidikan, Dedi menekankan jaminan bagi generasi muda Jawa Barat.
“Bagaimana anak-anak di Jawa Barat bisa bersekolah minimal sampai SMK. Maka education free itu adalah sebuah kesadaran. Jangan ngomong lagi kalau dibebasin bagaimana fasilitasnya, ya tugas negara!” tandas Dedi.
Pandangan tersebut menjadi pengingat penting bagi kader dan alumni GMNI bahwa nilai-nilai Marhaenisme tidak cukup hanya dipahami sebagai pemikiran ideologis di atas kertas. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang berpihak kepada masyarakat kecil, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat identitas dan kebudayaan bangsa. (DD)
