(Foto: Plafon Bangunan Gedung SDN 4 Saga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang/Ist/Lamsehat Mangapul Tamba)
TANGERANG, JURNAL-INDONESIA.COM || Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 4 Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati publik. Alokasi belanja negara yang diserap sekolah untuk ratusan siswa ini dinilai memuat sejumlah pos pengeluaran yang cukup fantastis dan perlu diawasi secara ketat.
Berdasarkan data keuangan sekolah, SDN 4 Saga menerima alokasi pagu Dana BOS yang stabil untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah 490 siswa, sekolah mencatatkan penerimaan pada Tahap 1 sebesar Rp222.648.600 dengan total realisasi Rp250.266.200 yang cair pada 12 Agustus 2024, serta Tahap 2 dengan besaran yang sama.
Sementara pada Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah 488 siswa, pagu dana per tahap tercatat sebesar Rp222.040.000 dengan rincian realisasi Tahap 1 sebesar Rp199.496.400 yang cair pada 21 Januari 2025, serta realisasi Tahap 2 sebesar Rp244.583.600 yang cair pada 27 Agustus 2025.
Sorotan publik tertuju pada sejumlah komponen belanja yang menyedot porsi anggaran besar. Pada tahun 2024, pos administrasi kegiatan satuan pendidikan menguras dana hingga Rp74.270.000 per tahap, disusul pos pengembangan perpustakaan atau pojok baca yang menelan Rp46.545.900 per tahap.
Lonjakan anggaran yang signifikan juga terlihat pada Tahun Anggaran 2025, di mana pos pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah melonjak drastis hingga Rp44.660.000 pada Tahap 1 dan naik lagi menjadi Rp67.040.000 pada Tahap 2, belum lagi pos pengembangan perpustakaan pada Tahap 2 TA 2025 yang meroket hingga Rp53.604.700, serta pos administrasi sekolah yang konsisten tinggi di angka kisaran Rp52 juta hingga Rp53 juta per tahap.
Gambaran perbandingan alokasi dan realisasi Dana BOS di SDN 4 Saga Tahun Anggaran 2024 dan 2025 diuraikan melalui rincian berikut ini.
Untuk Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah 490 siswa, penerimaan pagu per tahap tercatat sebesar Rp222.648.600 dengan total realisasi Tahap 1 sebesar Rp250.266.200 yang cair pada 12 Agustus 2024 serta Tahap 2 yang mengikuti data pagu stabil. Pos administrasi kegiatan sekolah menyerap anggaran sebesar Rp74.270.000 per tahap, sedangkan pos pengembangan perpustakaan atau pojok baca menelan Rp46.545.900 per tahap, dan pos pemeliharaan sarana serta prasarana tidak mencatatkan lonjakan khusus yang signifikan.
Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah 488 siswa, penerimaan pagu per tahap tercatat sebesar Rp222.040.000 dengan realisasi Tahap 1 sebesar Rp199.496.400 yang cair pada 21 Januari 2025 dan realisasi Tahap 2 sebesar Rp244.583.600 yang cair pada 27 Agustus 2025. Pos administrasi kegiatan sekolah berada di kisaran Rp52.000.000 hingga Rp53.000.000 per tahap, pos pengembangan perpustakaan atau pojok baca pada Tahap 2 meroket hingga Rp53.604.700, serta pos pemeliharaan sarana dan prasarana mencatatkan angka Rp44.660.000 pada Tahap 1 yang kemudian melonjak drastis ke angka Rp67.040.000 pada Tahap 2.
Menanggapi besarnya angka-angka penyerapan anggaran tersebut, pemerhati dunia pendidikan, Timbul, S.H., menyampaikan kritikan tajam serta mendesak adanya transparansi dan audit menyeluruh dari instansi berwenang.
“Kami menyayangkan alokasi Dana BOS di SDN 4 Saga, Kecamatan Balaraja, yang diduga sangat tidak wajar pada sejumlah pos kegiatan. Mulai dari belanja administrasi yang tinggi, lonjakan anggaran perpustakaan, hingga pos pemeliharaan sarana prasarana yang menelan puluhan juta rupiah wajib diverifikasi bukti fisik dan keabsahan SPJ-nya di lapangan. Jangan sampai anggaran besar dari negara ini hanya menjadi celah formalitas tanpa memberikan dampak mutu pendidikan yang nyata bagi siswa,” tegas Timbul, saat diwawancarai, Kamis (5/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pihak pengawas dan penegak hukum harus turun tangan menelusuri pengelolaan keuangan di sekolah tersebut demi mewujudkan dunia pendidikan yang bersih dari praktik penyelewengan.
“Uang negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau mark-up, kami minta pihak terkait segera menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab,” lanjut Timbul, mempertegas desakannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SDN 4 Saga belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait rincian penggunaan anggaran yang menuai sorotan publik ini. (LMT)
