Kejagung Sebut UU Perampasan Aset Bisa Kejar Harta Pelaku yang Kabur, Singgung Riza Chalid hingga Jurist Tan

(Caption Gambar: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna/Ist/Doc. MJI)

JAKARTA,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan menilai aturan tersebut dapat memburu aset milik tersangka yang melarikan diri ke dalam maupun luar negeri, termasuk Muhamad Riza Chalid dan Jurist Tan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum Kejagung), Anang Supriatna, menyampaikan bahwa regulasi baru itu memperkuat penegakan hukum sekaligus memitigasi kerugian negara yang lebih besar.

“Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakkan hukum,” ujar Anang kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Anang, aparat penegak hukum tidak hanya memproses secara pidana, tetapi juga dapat mengupayakan pemulihan kerugian melalui penelusuran dan penyitaan aset tersangka yang kabur.

“Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar, tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri baik di dalam negeri ataupun berada di LN (luar negeri) seperti MRC (Muhamad Riza Chalid, Jurist Tan, AK dan lain-lain),” tandas Anang.

Dalam perkara Kejaksaan Agung, Muhamad Riza Chalid merupakan pengusaha minyak yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang serta kini berstatus buron. Sementara itu, Jurist Tan adalah mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dan juga berstatus buron.

Disahkan DPR Setelah 18 Tahun di Parlemen

RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ€“2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah sebelumnya dilaporkan oleh Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin pengambilan keputusan tersebut dan menyoroti lamanya proses pembahasan rancangan undang-undang itu sebelum disahkan.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.

Puan juga menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut dilakukan berdasarkan proses pembahasan yang matang, bukan karena paksaan atau tekanan pihak mana pun.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Partisipasi Publik dan Sinkronisasi Regulasi

Selama proses pembahasan di DPR, Puan menjelaskan bahwa penyusunan UU Perampasan Aset mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,” ucap Puan.

Selain itu, DPR melakukan kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat serta melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar ketentuan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan aturan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP. Puan berharap undang-undang tersebut dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara sesuai tujuan pembentukannya. (AL)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *