(Caption Gambar: Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna saat menyampaikan press rilis/Ist/MJI)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kejaksaan Agung terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menggeledah enam lokasi yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial AK atau Arif Kurniawan, menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, serta memeriksa saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Langkah penegakan hukum ini beriringan dengan penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai tanpa hak oleh jaringan korporasi berlapis milik Arif Kurniawan.
Penggeledahan serentak dilaksanakan oleh Tim Penyidik JAM PIDSUS didampingi Tim Digital Forensik pada Kamis (5/11/2026) di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Operasi tersebut mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 jo. Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 5 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa penggeledahan menyasar enam lokasi strategis di Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut meliputi kediaman di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, kantor PT BSJ di APL Tower Central Park, kantor PT KAA di APL Tower Central Park, kantor PT DDA di APL Tower Central Park, kantor PT DDR di Mid Plaza Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, serta kantor PT DDR di kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS didampingi Tim Digital Forensik telah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap rumah dan kantor-kantor perusahaan yang diduga terafiliasi Sdr. AK di enam lokasi wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” kata Anang Supriatna dalam keterangan resminya.
Dari salah satu lokasi penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai diduga hasil pidana senilai total Rp11,795 miliar (terdiri dari Rp11,2 miliar dan Rp595 juta) yang disimpan di dalam sejumlah koper serta tas. Selain menyita uang tunai, penyidik turut menyita dokumen operasional dan transaksi korporasi, serta barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, CPU, dan perangkat server.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Arif Kurniawan (AK) merupakan pengendali utama dan penerima manfaat (beneficial owner) dari sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara melalui holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI. Jaringan korporasi ini menguasai izin pertambangan dengan luasan ribuan hektar, meliputi PT BSJ (1.030 Ha), PT KAA (1.036 Ha), PT ANI (106 Ha), PT AMI (1.000 Ha), PT AMID (1.026 Ha), dan PT HJ.
Penyidik menemukan penyimpangan hukum pada perizinan PT BSJ dan PT KAA. Meskipun IUP Eksplorasi kedua perusahaan tersebut berakhir pada 2015 dan hasil studi kelayakannya telah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, izin lokasi yang seharusnya kembali ke negara justru diperpanjang hingga tiga kali melalui skema suspend. Penolakan tersebut dicabut akibat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.
Selain itu, korporasi diduga menyetor sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar operasional pertambangan nikel ilegal tetap berjalan.
Kejagung Periksa Saksi Dinas ESDM Sultra
Melengkapi bukti penggeledahan, Tim Penyidik JAM PIDSUS melayangkan pemeriksaan terhadap saksi kunci dari pihak birokrasi pada Selasa (10/11/2026).
“Tim Jaksa Penyidik telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seorang saksi, yaitu saudara JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang Supriatna, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan saksi ini melengkapi rangkaian tindakan Satgas PKH yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengambil alih kawasan hutan, menagih denda administratif, dan memulihkan kerugian negara. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa penertiban tidak berhenti pada penguasaan lahan.
“Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” kata Barita Simanjuntak.
“Apabila dalam proses penertiban itu terdapat dugaan adanya perbuatan-perbuatan pidana, maka Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Barita.
Kejaksaan Agung menegaskan seluruh proses hukum dilaksanakan secara profesional, independen, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (DOI)
