Ia menduga permainan ini sudah berlangsung sejak lama, dimana saat minyak di negeri ini dikuasai oleh Petral. Yang dari zaman ke zaman pemerintah lewat tangannya aparat penegak hukum tidak bisa menyentuh para mafia migas ini.
“Bisa jadi itu sudah berlangsung lama sejak zaman Petral, kehendak untuk membersihkan mafia-mafia ini sudah dilakukan berkali-kali dan tidak tersentuh. Kalau sekarang tersentuh, ya pemerintah harus tegas. Nuntut yang tinggi, soal nanti hakim mutus beda lebih tinggi atau bebas, ya itu kewenangan hakim,” kata Boyamin.
“Tapi jaksa selaku tangan pemerintahan yang ingin memberantas korupsi mestinya tinggi, karena ini kan upaya, istiar untuk membuat tata kelola kita lebih baik dan harga bisa lebih murah. Sehingga negara subsidinya lebih rendah, sehingga bisa menghemat APBN kita dan rakyat juga menikmati harga yang wajar,” sambungnya.
Dalam hal ini, menurut Boayamin Saiman, rakyat bisa membeli harga minyak dengan harga yang wajar lantaran telah disubsidi oleh negara yang mana, menjadi beban bagi keuangan negara yang tidak sedikit.
“Nah sekarang ini wajar kan karena banyak subsidi dari APBN, APBN kan uangnya rakyat. Maka menurut saya tuntutannya terhadap Kery ini harusnya tinggi. Soal hakim mutus bersalah atau bebas, itu menjadi kewenangan penuh dan harus kita hotmati,” pungkasnya.
MAKI Nilai Tuntutan Jaksa di Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Sangat Ringan
