(Caption Gambar: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI / Ist / Redaksi Jurnal-Indonesia.com)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap keterlibatan perwira tinggi berpangkat bintang satu berinisial Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) TK dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Brigjen TK diduga menjalankan peran pengawasan atau surveillance atas perintah salah satu tersangka utama dalam operasi tersebut.
Keterlibatan Brigjen TK pertama kali disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat memaparkan kronologi penyidikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam paparannya, Suyudi menjelaskan bahwa tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, menerima perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP). Selain meneruskan perintah kepada operator dan melaporkan hasilnya kepada LSP, AS juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan lapangan.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.
Menindaklanjuti keterangan Kapolri yang memicu spekulasi publik mengenai sosok di balik inisial tersebut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memberikan klarifikasi resmi. Johnny memastikan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, bukan mantan pimpinan Polri yang memiliki kemiripan inisial.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tegas Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/11/2026).
Johnny menambahkan, saat ini Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Di saat bersamaan, penyidik Bareskrim Polri juga mendalami keterangan Brigjen TK guna mengonstruksi secara utuh peran masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.
Dalam perkara penyadapan ilegal yang turut menyasar sejumlah tokoh politik, awak media, hingga pengusaha tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), eks Kadivkum Polri sekaligus eks Plt Kabagmon Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), serta eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri yang juga pernah menjabat Plt Kabagmon Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dari keempat tersangka tersebut, tiga di antaranya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan pascastroke.
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri yang telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik, masing-masing tersangka memiliki peran terstruktur:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP): Berperan sebagai pemberi perintah utama dan penentu target penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kabagmon, sekaligus menjadi penerima akhir (end user) hasil penyadapan. “Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” jelas Kapolri Suyudi.
- Irjen Slamet Uliandi (SU): Menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, SU berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis kepada LSP.
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH): Menjabat Plt Kabagmon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, EH meneruskan perintah penyadapan dari SU dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS): Menggantikan EH sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, AS meneruskan perintah penyadapan kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, serta memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance. “Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” papar Suyudi.
Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan ilegal (ancaman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait penghilangan data elektronik (ancaman maksimal 8 tahun penjara), Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal, serta Pasal 20 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Selain itu, Polri juga menerbitkan laporan polisi terpisah guna mendalami dugaan tindak pidana makar. (DOI)
