(Caption Gambar: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburohkman, mengeluarkan pernyataan sikap saat menggelar rapat dengan Kapolri, Kamis (12/11/2026)/Ist/Alfan Noer)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Ketua Komisi III DPR RI, Habiburohkman, mengeluarkan pernyataan sikap yang sangat tegas terkait terbongkarnya operasi gelap penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh bangsa. Komisi III menolak keras jika kasus ini hanya disederhanakan dengan menggunakan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan serius terhadap keamanan negara yang harus diusut hingga tuntas menggunakan pasal-pasal Makar.
Dalam pernyataan resminya, Komisi III DPR RI menilai bahwa tindakan penyadapan ilegal dan operasi gelap ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi serta ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan keamanan nasional.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE semata. Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal Makar. Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara Republik Indonesia, serta hidup banyak tokoh bangsa,” tegas Habiburohkman dalam pernyataannya, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa operasi gelap berskala besar ini tidak hanya terbatas pada penyadapan ilegal, melainkan juga mencakup berbagai tindakan kotor, di antaranya:
- Pemantauan (Surveillance) dan Pemprofilan (Profiling) Ilegal
- Pembunuhan Karakter dan Doxing
- Kriminalisasi dan Penegakan Hukum Berbasis Kepentingan Politik (Lawfare)
- Penggiringan Opini Publik di Media Sosial serta Penggalangan Massa
- Aktivitas Bisnis dan Penggalangan Dana Ilegal
Berdasarkan temuan dan aspirasi yang berkembang, Komisi III DPR RI merumuskan tiga tuntutan mendasar yang wajib segera ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum:
- Penerapan Pasal Makar dan Pidana Berat Proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE. Seluruh penyelidikan wajib dibuka dengan menggunakan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
- Penghentian Total Operasi Gelap dan Audit Independen Seluruh perangkat pengawasan ilegal harus dihentikan seketika. Data hasil sadapan wajib diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan sebagai alat intimidasi atau manipulasi politik.
- Konsekuensi Hukum Tanpa Pandang Bulu Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang mengambil manfaat (baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, maupun kelompok politik) harus diproses pidana secara tegas.
“Kami di Komisi III DPR RI tidak akan mundur dalam membongkar skandal ini. Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara, tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh oknum aparat penegak hukum manapun,” pungkas Habiburohkman. (AL)
