(Foto: Kapolres Belitung AKBP Husni Thamrin bersama pihak koordinator penambang dan PT Timah Tbk, Belitung Timur, Senin(3/8/2026)/Doc/Humas Polres)
MANGGAR, JURNAL-INDONESIA.COM – Polres Belitung Timur sukses mengawal terciptanya kondusivitas wilayah melalui pendekatan dialog dan humanis. Kapolres Belitung Timur, AKBP Dr. Husni Tamrin, S.T., S.H., M.Hum., menggelar pertemuan silaturahmi bersama Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Penambang Timah Belitung Timur di Pondok Kopi & Resto, Manggar, Senin (3/8/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut membahas aspirasi para penambang terkait kepastian harga jual bijih timah di wilayah Belitung Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Fezzi Uktolseja, Kasat Intelkam Polres Belitung Timur AKP Al Faizun, S.H., Korlap Aliansi Penambang Timah Kecamatan Gantung Dadang, Korlap Kecamatan Damar Ade Wartha, Pengawas Produksi (Wasprod) PT Timah Okta Pratomo, serta perwakilan awak media.
Dalam musyawarah tersebut, pihak PT Timah secara resmi mengumumkan penetapan harga pembelian bijih timah di tingkat masyarakat penambang.
“Harga pembelian bijih timah di wilayah Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan sebesar Rp170.000 per kilogram untuk kualitas SN 72. Patokan harga ini berlaku secara resmi di delapan titik stasiun pengepul yang tersebar di Kabupaten Belitung Timur,” ungkap Wasprod PT Timah, Okta Pratomo, Senin (3/8/2026).
Keputusan tersebut langsung disambut baik oleh perwakilan massa penambang. Korlap Aliansi Penambang Timah Belitung Timur, Ade Wartha bersama Dadang, secara tegas mengumumkan pembatalan rencana unjuk rasa yang mulanya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026.
“Dengan telah terpenuhinya tuntutan utama kami terkait kepastian harga bijih timah, maka rencana aksi unjuk rasa yang semula diagendakan pada Rabu, 5 Agustus 2026, secara resmi kami batalkan,” tegas Ade Wartha.
Ia juga mengklarifikasi isu yang beredar dan menegaskan bahwa keputusan pembatalan aksi ini merupakan murni hasil kesepakatan mufakat.
“Pembatalan aksi unjuk rasa ini murni karena tuntutan masyarakat penambang telah dipenuhi melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang konstruktif. Kami tegaskan tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini,” tambah Dadang.
Kapolres Belitung Timur, AKBP Dr. Husni Tamrin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mengedepankan jalan mufakat ketimbang turun ke jalan. Menurutnya, hal ini mencerminkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Belitung Timur.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh koordinator lapangan maupun perwakilan masyarakat yang telah mengedepankan konsolidasi serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang aman, tertib, dan kondusif. Kesepakatan untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen kita bersama dalam membangun komunikasi yang baik,” puji AKBP Husni Tamrin.
Kapolres menambahkan bahwa penyelesaian masalah tanpa aksi turun ke jalan ini patut menjadi contoh teladan di daerah lain.
“Keputusan ini menunjukkan bahwa masyarakat Belitung Timur telah memahami makna demokrasi yang sesungguhnya, yaitu menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab dan mengutamakan dialog serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Rencana aksi yang sebelumnya direncanakan di Kantor DPRD, Kantor Bupati, maupun PT Timah akhirnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik,” tuturnya.
Ia berharap budaya musyawarah ini terus dipertahankan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang stabil.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Hal ini menjadi bukti kedewasaan masyarakat Belitung Timur dalam berdemokrasi. Semoga ke depan semangat dialog, kebersamaan, dan musyawarah terus menjadi budaya kita dalam menyelesaikan setiap persoalan, sehingga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Belitung Timur tetap terjaga,” pungkas Kapolres.
Melalui keberhasilan mediasi ini, Polres Belitung Timur kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dan musyawarah dalam menjaga kedamaian dan ketertiban di wilayah Belitung Timur. (Hum/red)
