Pasca 11 Orang Jadi Tersangka Korupsi Ekspor CPO, Kejagung Geledah Beberapa Perusahaan di Wilayah Sumatera

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Setelah menetapkan 11 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022 -2024. Kini Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah melakukan penggeledahan beberapa kantor yang berada di wilayah Sumatera. Hal ini dikatakan oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung kepada sejumlah…

Korupsi Timah Jilid 2 Masih Berjalan di Kejaksaan Agung RI

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Masih ingat kasus korupsi timah yang kerugian negaranya pernah menggemparkan publik seluruh tanah air Indonesia. Kasus tersebut ternyata masih terus berjalan penyelidikan dan penyidikannya di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI meski beberapa orang yang menjadi tersangka utama sudah dijatuhi hukuman penjara serta denda. Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna sempat menelpon pihak Jampidsus untuk…

Kejagung Kembali Menetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan 11 tersangka dalam lanjutan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang sudah berlangsung dari tahun 2022. Dari 11 orang yang ditetapkan menjadi tersangka diantaranya merupakan pejabat Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian. Berikut inisial 11 tersangka korupsi ekspor CPO beserta jabatannya: 1. LHB (Kepala Subdirektorat Industri…

Kejagung Pasti Panggil Siti Nurbaya, Tinggal Tunggu Harinya

(Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna/Ist/jurnal-indonesia.com) Jakarta, jurnal-indonesia.com || Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akan segera melakukan pemanggilan terhadap mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya. Hal ini disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di kantornya. “Iya kita akan segera melakukan panggilan (Siti Nurbaya),” ujar Anang Supriatna…

KPK Permudah Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Jakarta, jurnal-indonesia.com || Menjawab dinamika kebutuhan hukum dan tuntutan tata kelola yang semakin akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PerKPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menjelaskan bahwa penyederhanaan aturan…