(Caption Gambar: Tambang ilegal di pantai Batu Burok Desa Mengkubang Kecamatan Damar Kabuptaen Belitung Timur/Ist/Doc. Media Jurnal Indonesia)
BELITUNG TIMUR, JURNAL-INDONESIA.COMย || Kapolres Belitung Timur (Beltim), AKBP Husni Thamrin, mengungkapkan bahwa aktivitas penambangan timah ilegal di wilayah pesisir kerap berlangsung pada malam hari sehingga menuntut kehati-hatian serta dukungan kekuatan penuh agar tidak memicu risiko keselamatan, termasuk bagi insan pers yang meliput di lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utamanya mendorong pembentukan tim satuan tugas (satgas) gabungan bersama Pemerintah Daerah (Pemda).
Pernyataan lanjutan tersebut disampaikan AKBP Husni Thamrin saat berbincang dengan tim jurnal-indonesia.com, Minggu (22/11/2026) malam, merespons keresahan warga dan awak media atas maraknya tambang timah tanpa izin di sejumlah pantai di Belitung Timur, seperti Pantai Batu Burok di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Pantai Olivier, serta kawasan pesisir lainnya.
“Saya tahu mereka beroprasi malam hari, dan tidak mungkin akan kami laksanakan razia dengan gegabah tanpa memperhitungkan keselamatan, makanya saya usulkan bentuk tim satgas sehingga kita punya kekuatan full dalam bertindak baik personil maupun sarpras,” ujar AKBP Husni Thamrin, Minggu (22/11/2026) malam.
Selain pola operasi pada malam hari, Kapolres menuturkan pihaknya menghadapi tekanan ganda, mulai dari perlawanan langsung di lapangan saat penertiban hingga sentimen negatif yang bermunculan di media sosial.
“Disini kalian tahu saya begitu banyak dapat perlawanan baik dari para penambang langsung maupun di medsos yang tidak sedikit berpandangan negatif ke kami,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan arah kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan tambang di wilayah laut dan pesisir sambil menunggu kelanjutan pembahasan lintas pemangku kepentingan.
“Kita sambil lihat gimana arah kebijakan pemerintah daerah terkait dengan isu tambang laut ini. Kan pasti semua monitor,” ucapnya.
Sebelumnya, AKBP Husni Thamrin menjelaskan bahwa sejak dilantik menjadi Kapolres Belitung Timur, jajarannya telah enam hingga tujuh kali melakukan sosialisasi, imbauan, dan penertiban, termasuk turun langsung ke Pantai Olivier. Ia menyebut ratusan warga yang diajak berdialog mengaku tetap menambang karena faktor ekonomi dan ketiadaan pekerjaan lain, bahkan sempat terjadi percobaan perlawanan terhadap petugas saat penertiban.
“Ok saya jawab, terhitung saya di lantik sebagai kapolres sampai dengan hari ini saya sudah 6 atau 7 kali mengadakan penertiban. Mulai dari sosialisasi, himbauan dan penertiban. Bahkan terakhir saya sendiri yang turun ke lapangan di pantai olivir. Ratusan orang yang saya ajak dialog bahkan menyatakan akan tetap nambang karena alasan hanya untuk makan karena ga ada pekerjaan lain. Bahkan ada percobaan untuk melawan petugas saat penertiban,” katanya.
Terkait pembentukan satgas, ia menyebutkan telah mengusulkan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada Pemda sejak 26 Oktober 2026, yang telah dibahas dalam rapat pada 18 November 2026 dan dijadwalkan kembali dibahas pekan ini. Ia juga memastikan tidak ada setoran kepada aparat serta mengajak insan pers ikut mensosialisasikan persoalan tersebut demi mencari solusi terbaik bagi penambang maupun nelayan di Belitung Timur.
“Dan pada saat tanggal 26/10/2026 saya mengusulkan ke pemda untuk rapat forkopimda membahas tentang tambang di pantai untuk bentuk team satgas, yang terdiri dari beberapa stacholder. Kemaren tanggal 18/11/2026 sudah diadakan rapat di pemda tapi ini masih dalam pembahasan yang insya allah akan di rapat kan kembali pada minggu ini, sehingga kita bisa sama-sama megambil langkah yang konkrit dalam mengatasi masalah ini,” jelasnya.
“Jadi kalau ada isu-isu ada setoran dan lain-lain saya pastikan tidak ada,” tegasnya.
“Saya juga mohon rekan-rekan wartawan turut mensosialisasikan masalah ini agar kita sama-sama bisa mencari solusi terbaik baik untuk para penambang maupun para nelayan di beltim,” pungkasnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, warga yang menyoroti kerusakan kawasan pantai dan mata pencarian nelayan mengeluhkan adanya potongan hasil tambang serta dugaan aliran dana atau upeti, dan menyatakan rencana bersurat kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto jika penindakan belum berjalan tegas. (Red)



