(Caption Gambar: Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Ist/Alfan Noer)
ฤฐSTANBUL, JURNAL-INDONESIA.COM || Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kembali mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus dugaan pembocoran materi penyelidikan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jumlah oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat kini bertambah dari dua orang menjadi tiga orang.
Dalam keterangan tambahannya yang disampaikan dari Istanbul, Turki, Selasa (10/11/2026), Boyamin menyebutkan bahwa selain inisial TS dan MS yang telah diungkap sebelumnya, terdapat satu tambahan oknum pegawai berinisial AS yang turut diduga membocorkan dokumen kepada tersangka kasus OTT KPK, Arif Sugianto.
“Dari dinginnya kota Istanbul, Turki, saya ingin menambahkan informasi adanya dugaan pegawai KPK yang membocorkan dokumen atau informasi terkait dengan dugaan korupsi di ATR/BPN yang telah di-OTT KPK. Ternyata bukan hanya dua orang, tapi setidaknya tiga orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS,” ujar Boyamin Saiman dalam rilis videonya, Selasa (10/11/2026).
Boyamin merinci latar belakang ketiga oknum tersebut. Menurutnya, AS dan TS merupakan pegawai tetap KPK yang sebelumnya berasal dari lembaga penegak hukum lain dan telah resmi mengundurkan diri dari instansi asal mereka. Sementara itu, oknum berinisial MS disebut masih berstatus sebagai personel dari lembaga lain yang belum mengundurkan diri.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dijadwalkan mulai memproses klarifikasi dan pemanggilan saksi-saksi penting pekan depan. Boyamin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah nama saksi yang mengetahui persis alur komunikasi antara Arif Sugianto dengan ketiga oknum pegawai KPK tersebut.
“Setidaknya saksi yang dianggap mengetahui proses dengan Arif Sugianto dan ketiga orang itu adalah satu, Fahd El Fouz atau Fahd A. Rafiq. Yang kedua adalah Lampri. Dan itu semua sudah dipegang oleh Dewan Pengawas KPK. Mestinya pekan depan mulai melakukan klarifikasi-klarifikasi,” jelasnya.
Boyamin secara tegas memperingatkan agar pimpinan KPK tidak berupaya melindungi oknum-oknum yang mencoreng integritas lembaga antirasuah tersebut. Ia mencium adanya isu santer mengenai upaya perlindungan dari salah satu pimpinan KPK terhadap terduga pelaku, yang dikhawatirkan mengarah pada praktik “saling menyandera”.
“Dan saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK. Karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan KPK. Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera,” tegas Boyamin.
Ia mendesak Dewas KPK untuk menerapkan prinsip zero tolerance guna membersihkan institusi dari “anasir-anasir nakal” yang dapat menggerogoti independensi penegakan hukum. Langkah bersih-bersih ini dinilai krusial, menyusul dugaan kuat bahwa kebocoran informasi tersebut turut menghambat proses penanganan perkara, termasuk lambannya pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait seperti Nusron Wahid.
“Maka di KPK juga harus zero tolerance, harus mulai dibersihkan dari anasir-anasir nakal yang kemudian sangat menggerogoti independensi dan profesionalan KPK. Untuk itu Dewas KPK dan pimpinan KPK harus tegas membersihkan KPK itu sendiri,” pungkasnya. (AL)
