Ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan konsultasi dan dialog bersama lembaga keagamaan, organisasi umat, dan pemangku kepentingan lintas sektor guna mencari solusi seimbang, antara keuntungan ekonomi dan kebutuhan sosial-agama masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perdagangan tersebut tidak harus mengorbankan nilai-nilai fundamental. (Red)
Ikuti juga media sosial Facebook Jurnal Indonesia, Tiktok Jurnal Indonesia dan Saluran Whatsapp Jurnal Indonesia
