(Caption Gambar: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat dengan DPR RI komisi III/Ist/Doc. Tv Parlemen)
JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan cakupan target dan sasaran dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebutkan bahwa aksi penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut tidak hanya menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan juga meluas ke berbagai pejabat tinggi negara, kepala daerah, aparat penegak hukum, hingga internal kepolisian.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ujar Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, Suyudi merincikan daftar target lain yang turut menjadi sasaran dalam pusaran kasus penyadapan ilegal ini. Menurutnya, pemantauan komunikasi tersebut juga menjangkau jajaran kepala daerah hingga institusi penegak hukum lainnya.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa penyebutan daftar nama maupun institusi dalam materi paparan penyidikan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam suatu tindak pidana.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegas Suyudi.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi lainnya seperti Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan konstruksi penyidikan, Jenderal Listyo Sigit diduga berperan sebagai pihak yang menentukan target sekaligus penerima akhir (end user) hasil penyadapan ilegal tersebut. (DOI)
