(Caption Gambar: Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin/Ist/Alfan Noer)
JAKARTA,ย JURNAL-INDONESIA.COMย || Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal interception) dan peretasan sistem elektronik yang menyasar perangkat komunikasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia resmi menerbitkan laporan polisi baru dengan sangkaan tindak pidana makar terhadap para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa peningkatan konstruksi hukum tersebut dilakukan setelah tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengantongi bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan mendalam.
“Kami menemukan dari hasil penyelidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan hasil penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan ya bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujar Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Komjen Asep menegaskan, laporan polisi khusus tersebut langsung diterbitkan untuk mendalami peran para terduga pelaku yang sebelumnya telah diamankan dan menjalani masa penahanan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Jadi kemarin ya kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yaitu empat orang yang sudah di dalam, yang sudah kita tangani oleh Tindak Pidana Siber,” tegasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan dan menahan tiga tersangka utama dalam skema operasi intersepsi ilegal dan akses ilegal (illegal access) yang menggunakan server Lawful Interception Management System (LIMS) secara tanpa hak pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Ketiga tersangka tersebut berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso), sementara satu orang lainnya berinisial SU turut diperiksa intensif oleh penyidik.
Praktik pemantauan tanpa dasar laporan polisi maupun surat permohonan penyidik tersebut diduga menyasar nomor telepon seluler Presiden RI, jajaran pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pimpinan organisasi masyarakat, pegiat LSM, hingga kalangan pengusaha, sebelum akhirnya terdeteksi adanya upaya penghapusan rekam data digital pada Oktober 2026.
Dengan diterbitkannya laporan polisi baru terkait dugaan tindak pidana makar ini, Komjen Asep memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna membongkar tuntas seluruh pihak maupun motif di balik operasi tersebut.
“Dan kemungkinan masih bisa berkembang karena proses ini baru terbit laporan polisi, dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” pungkas Komjen Asep. (AL)
