Syahrul Aidi Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Fokus Agama dan Sosial

(Caption Gambar: Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., resmi mendapat penugasan baru sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/Ist/Hapni Pal)

JAKARTA, JURNAL-INDONESIA.COM || Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., resmi mendapat penugasan baru sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Penunjukan tersebut berlaku efektif mulai Rabu (11/11/2026) dalam agenda rotasi berkala penugasan anggota DPR RI di lingkungan Fraksi PKS.

Sebelumnya, Syahrul Aidi bertugas di Komisi I DPR RI sekaligus mengemban amanah sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Melalui keputusan rotasi fraksi ini, ia dipercaya memimpin Komisi VIII DPR RI yang membidangi lingkup keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

Syahrul Aidi menyatakan kesiapannya menjalankan keputusan fraksi dan memandang penugasan baru ini sebagai ruang pengabdian yang lebih luas bagi masyarakat.

“Penugasan ini merupakan amanah dan keputusan partai yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Komisi VIII memiliki keterkaitan erat dengan latar belakang serta perjalanan pengabdian saya selama ini, khususnya di bidang keagamaan dan pembinaan umat,” ujar Syahrul Aidi saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan akan memberikan perhatian mendalam pada penguatan kehidupan beragama serta penanganan berbagai dinamika sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi sektor keagamaan dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan keharmonisan masyarakat.

“Kedua sektor ini saling menopang. Melalui tiga fungsi utama parlemen legislasi, pengawasan, dan penganggaran kami akan dorong hadirnya kebijakan yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan kehidupan keagamaan masyarakat,” tambahnya.

Pengalaman bertugas di Komisi I dan BKSAP DPR RI, lanjutnya, menjadi modal penting dalam mengawal kebijakan publik di Komisi VIII DPR RI secara akuntabel dan tepat sasaran. (H.Pal)


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *